JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Zulfikar, menyoroti sejumlah persoalan internal PT Nindya Karya (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, terkait evaluasi kinerja semester I tahun 2025 serta roadmap pengembangan dan aksi korporasi tahun 2026, Senin (17/11)
Ia meminta manajemen membuka secara transparan tantangan yang sedang dihadapi, terutama terkait penurunan proyek pemerintah dan penyelesaian kewajiban kepada vendor.
Bang Zul, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Nindya Karya memiliki sejarah panjang sejak masa kepemilikan Belanda sebelum dinasionalisasi pada 1973.
Menurut dia, perjalanan panjang itu seharusnya menjadi fondasi penguatan tata kelola perusahaan.
Namun, Bang Zul melihat perusahaan kini tertekan oleh efisiensi anggaran pemerintah serta berkurangnya volume proyek yang bersumber dari APBN.
“Saya ingin persoalan nyata yang terjadi hari ini juga disampaikan, bukan hanya proyeksi pengembangan,” ujarnya.
Legislator dari Partai Demokrat ini menyebut informasi yang ia terima menunjukkan masih adanya tunggakan pembayaran kepada vendor. Kondisi ini, menurut dia, dapat memengaruhi reputasi perusahaan di mata pelaku usaha.
“Informasi yang kami dapat, ada sekitar 160 vendor yang belum terselesaikan pembayarannya. Nilainya memang bervariasi, ada yang Rp1,5 miliar, Rp2 miliar, sampai Rp3 miliar. Jangan sampai kerikil-kerikil kecil ini merusak citra perusahaan,” kata Bang Zul.
Ia juga menyinggung adanya termin pekerjaan jangka panjang yang belum dibayarkan kepada penyedia barang dan jasa, dan meminta klarifikasi direksi mengenai hal tersebut.
Bang Zul menilai potensi bisnis Nindya Karya masih baik, namun tren gross profit yang menurun perlu menjadi perhatian serius. Ia mempertanyakan strategi perbaikan kinerja yang akan ditempuh perusahaan dalam menghadapi dinamika industri konstruksi.
Selain itu, ia mengingatkan risiko likuiditas yang dapat berdampak pada operasional perusahaan. “Ketergantungan terhadap APBN seperti apa? Bagaimana strategi bersaing dalam tender yang semakin ketat dan menghindari tumpang tindih bisnis dengan BUMN lain?” ujarnya.
Bang Zul meminta manajemen Nindya Karya memberikan penjelasan komprehensif mengenai kondisi perusahaan, rencana pemulihan, dan penyelesaian kewajiban kepada vendor. Menurutnya, transparansi penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta mitra usaha.
“Ini menjadi catatan penting agar Nindya Karya tetap bisa menjaga reputasi yang selama ini dinilai lebih baik dibandingkan BUMN karya lainnya,” ujarnya.
