JAKARTA, Sejumlah musisi terkemuka Indonesia, termasuk Armand Maulana, Ariel Noah, dan BCL, mengadakan audiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas untuk membahas isu penting terkait sistem royalti dalam industri musik. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (19/2/2025) ini juga menjadi wadah bagi para musisi untuk menyampaikan keresahan mereka, terutama terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang tengah dibahas di DPR.
Armand Maulana, yang mewakili musisi dalam audiensi tersebut, menyampaikan bahwa pertemuan ini penting untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para penyanyi dan musisi, khususnya dalam hal hak cipta dan royalti. “Kami sebagai penyanyi merasa perlu memberikan masukan kepada pemerintah terhadap keresahan yang terjadi saat ini,” kata Armand.
Salah satu isu yang diangkat adalah belum adanya serikat yang secara resmi menaungi para penyanyi, sehingga sejumlah penyanyi akhirnya membentuk Vibrasi Suara Indonesia (VISI) sebagai wadah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. VISI juga menyusun manifesto untuk memperjuangkan keadilan dalam industri musik.
Ariel Noah, salah satu musisi yang terlibat dalam audiensi, menegaskan bahwa VISI hadir untuk mewakili suara para penyanyi yang ingin agar polemik hak cipta segera mendapatkan penyelesaian. Ariel juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang tengah terjadi antara penyanyi dan komposer, seperti yang terjadi dalam kasus antara Agnez Mo dan Ari Bias.
“Kami ingin negara hadir untuk menengahi dan menyelesaikan persoalan ini agar ada kejelasan bagi semua pihak,” ujar Ariel Noah, yang juga berharap agar solusi segera ditemukan agar industri musik Indonesia dapat berkembang dengan lebih adil dan transparan.
BCL juga mengungkapkan pendapatnya terkait masalah hak cipta dan royalti di Indonesia. “Kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penting untuk menciptakan ekosistem musik yang adil bagi seluruh pelaku industri, termasuk penyanyi, komposer, dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh para musisi dalam audiensi tersebut. Meskipun tidak membeberkan detail lebih lanjut, Supratman menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap masukan dari semua lapisan masyarakat, termasuk industri musik. Audiensi ini disebut sebagai langkah awal untuk memperkuat dialog antara pemerintah dan musisi guna menciptakan kebijakan hak cipta yang lebih jelas dan adil.
“Setiap saat, kami menerima berbagai masukan, dan setelah menerima draf RUU dari parlemen, kami akan menindaklanjutinya dengan kajian lebih lanjut,” ujar Supratman Agtas, yang juga merupakan politikus dari partai Gerindra.
