Jakarta,- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Nasdem Muhammad Farhan mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang menolak klaim Pemerintah Tiongkok, terkait eksploitasi pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna Utara.
Ia menjelaskan bahwa, wilayah pengeboran minyak dan gas merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang diakui oleh United Nations Convention the Law of the Sea (UNCLOS).
“Kami mendukung sikap pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia yang sudah diakui oleh UNCLOS. Baik secara operasional di lapangan maupun secara diplomatik,” ungkap Farhan saat dihubungi melalui telepon, Jakarta. Selasa (7/2021).
Politisi Nasdem tersebut mengaku sampai saat ini belum mengetahui isi nota diplomatik yang dikirim Pemerintah China kepada Indonesia. “Saya tidak tahu persis isi nota diplomatik dari Pemerintah Tiongkok, karena kami memang tidak diperbolehkan melihat isi suratnya,” tambahnya.
Nota diplomatik tersebut diakui Farhan sebagai pelengkap laporan Bakamla yang menemukan kapal-kapal perang Tiongkok di lokasi pengeboran minyak dan gas Indonesia.
“Kami membahas hal itu sebagai pelengkap laporan dari Bakamla tentang keberadaan kapal-kapal Tiongkok di seputar lokasi drilling. Kemudian diungkapkan bahwa kehadiran kapal-kapal Tiongkok disertai komunike diplomatik (dalam bentuk surat) mengenai protes pemerintah Tiongkok,” sambungnya.
Selain itu, Anggota Komisi Pertahanan DPR RI juga menilai bahwa, dampak politik dan ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok tergantung diplomat hebat di tanah air.
“Menurut saya dampak politik dan ekonominya justru akan sangat tergantung kepada bagaimana para diplomat terbaik Indonesia bisa membalikan keadaan sehingga memberi keuntungan bagi Indonesia,” lanjutnya.
Beijing mengakui bahwa latihan militer Angkatan Darat (AD) Indonesia dan militer Amerika Serikat (AS) yang digelar 1-14 Agustus 2021 menyebabkan, kekhawatiran dan distabilitas di Laut Natuna Utara. Akan tetapi, hal itu sudah dijawab dengan tegas bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk kebijakan Politik Luar Negeri bebas aktif Indonesia.
“Memang Betul, terungkap juga, pemerintah Tiongkok menyebutkan bahwa latihan Garuda Shields (Agustus 2021) tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan distabilitas keamanan wilayah. Namun, sudah kita jawab, bahwa hal tersebut adalah bagian dari praktik politik Luar Negeri RI yang bebas aktif,” tutupnya.
