JAKARTA, Kementerian Keuangan tengah merancang pembentukan satuan tugas (Satgas) baru yang akan secara khusus mengawasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama untuk program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai respons atas rendahnya serapan anggaran pada sejumlah program prioritas.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pembentukan Satgas ini telah dibahas antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Prabowo.
“Kemarin Pak Menkeu dengan Pak Menko sudah bicara dan mengusulkan kepada Presiden untuk dibentuk semacam Satgas untuk percepatan program strategis pemerintah,” ujar Suahasil kepada wartawan usai acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Satgas ini nantinya akan berperan penting dalam mengevaluasi proses belanja negara di seluruh instansi pemerintah. Termasuk program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum menyerap anggaran secara optimal.
“Itu yang akan kita review bersama, melibatkan semua instansi. Dalam forum Satgas ini, Pak Menko dan Pak Menkeu akan mengoordinasikan. Termasuk beberapa program paket ekonomi dan stimulus ekonomi juga akan kita evaluasi ulang,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga disebut tengah menyiapkan peluncuran tambahan program stimulus ekonomi yang akan didorong melalui APBN 2025.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku tak mampu menyerap seluruh anggaran tahun ini. Dari total anggaran Rp 71 triliun dan dana standby Rp 100 triliun, hanya sekitar Rp 99 triliun yang terserap. Sisanya, Rp 70 triliun akan dikembalikan kepada pemerintah.
“Tahun ini BGN menerima alokasi sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan karena kemungkinan tidak terserap tahun ini,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).
Meski demikian, untuk tahun depan, BGN akan menerima lonjakan anggaran signifikan hingga Rp 268 triliun, menjadikannya lembaga dengan anggaran terbesar dalam kabinet.
