JAKARTA, Pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan semesta sebesar Rp 424,8 triliun dalam RAPBN 2026, mencakup bidang pertahanan, hukum, dan keamanan. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari kalangan ekonom karena dianggap tidak memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut anggaran jumbo tersebut tidak menciptakan peluang ekonomi baru dan tidak meningkatkan efisiensi sistem ekonomi secara signifikan.
“Multiplier effect dari berbagai kegiatan tersebut tidak besar, karena sifatnya one shoot saja, tidak menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan efisiensi mesin ekonomi kita,” ujar Wijayanto, Selasa (19/8/2025).
Ia memperingatkan bahwa tahun 2026 dan seterusnya Indonesia berpotensi menghadapi tantangan fiskal serius, yang bisa menjadi krisis paling mungkin terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak berlebihan jika di antara berbagai potensi krisis, krisis fiskal adalah krisis yang paling mungkin terjadi. Intinya, Pemerintah perlu betul-betul memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat optimal bagi ekonomi rakyat, pemborosan wajib dihindari,” tegasnya.
Rincian Anggaran Pertahanan Semesta 2026
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan alokasi anggaran Rp 424,8 triliun tersebut, yang terbagi ke dalam tiga sektor utama:
-
Bidang Pertahanan – Rp 185 triliun
-
Digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan (harwat) pesawat, pengadaan dan pergantian alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta penambahan batalyon dan Kodam baru.
-
-
Ketertiban dan Keamanan – Rp 179,4 triliun
-
Diperuntukkan bagi Polri, BIN, BNN, dan lembaga terkait lainnya. Fokus anggaran adalah pengamanan wilayah perbatasan, harwat Almatsus (Alat Material Khusus), serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.
-
-
Bidang Hukum – Rp 60,4 triliun
-
Untuk Kejaksaan, Mahkamah Agung, peradilan umum hingga PTUN. Anggaran difokuskan pada pemberantasan korupsi, pencucian uang, narkotika, serta penegakan hukum lainnya.
-
Besarnya porsi anggaran untuk sektor pertahanan dan keamanan menimbulkan pertanyaan publik terkait prioritas belanja negara, khususnya di tengah kebutuhan mendesak untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, transformasi ekonomi, dan penguatan sektor produktif.
Para pengamat meminta pemerintah lebih selektif dan efisien dalam penggunaan anggaran, agar tidak membebani keuangan negara dan tetap mampu menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
