JAKARTA, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menganggarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 sebesar Rp 335 triliun dengan target penerima mencapai 82,9 juta orang. Anggaran tersebut melonjak signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.
Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Sebagai pelaksana, BGN mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk program pemenuhan gizi nasional.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pagu anggaran lembaganya pada 2026 tercatat sebesar Rp 268 triliun. Dari jumlah tersebut, 95,4 persen dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.
“Untuk tahun 2026 pagu anggaran kita sudah tercatat Rp 268 triliun, di mana 95,4 persen adalah untuk program pemenuhan gizi nasional. Untuk MBG-nya senilai Rp 248 triliun, kemudian non-MBG Rp 7,457 triliun,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (19/2/2026), dikutip dari siaran pers BGN.
Anggaran BGN pada 2026 sebagian besar memanfaatkan pos anggaran pendidikan dalam APBN. Total anggaran pendidikan tahun 2026 dirancang sebesar Rp 470,46 triliun dan masih didistribusikan melalui 23 kementerian/lembaga.
Dari total tersebut, alokasi terbesar masuk ke BGN dengan nilai Rp 223,55 triliun atau setara 47,51 persen dari total pagu pendidikan. Angka ini naik tajam dibandingkan APBN 2025 yang hanya sebesar Rp 56,8 triliun.
Berdasarkan pembagian fungsi, 83,4 persen anggaran BGN dialokasikan untuk fungsi pendidikan senilai Rp 223,5 triliun, 9,2 persen untuk fungsi kesehatan sebesar Rp 24,7 triliun, dan 7,4 persen untuk fungsi ekonomi sebesar Rp 19,7 triliun.
Dari sisi jenis belanja, komposisinya didominasi belanja barang sebesar 97,7 persen, disusul belanja pegawai 1,4 persen dan belanja modal 0,9 persen.
Dadan menjelaskan, sebagian besar pagu anggaran BGN dialokasikan untuk program MBG bagi anak sekolah sebesar Rp 34,49 triliun. Selain itu, bantuan pemerintah untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dialokasikan Rp 3,18 triliun.
BGN juga menganggarkan Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi MBG, serta Rp 280 miliar untuk promosi, edukasi, kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk pemantauan dan pengawasan, BGN mengalokasikan Rp 801 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 700 miliar akan dilaksanakan melalui skema swakelola tipe II bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Selain itu, sebesar Rp 412,5 miliar dialokasikan untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebutuhan koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dianggarkan Rp 3,8 triliun.
BGN juga mencatat anggaran penyediaan dan penyaluran sebesar Rp 1 triliun; sistem dan tata kelola Rp 145 miliar; serta promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat Rp 338 miliar.
Sementara itu, anggaran dukungan manajemen tercatat Rp 12 triliun. Namun, Rp 4,9 triliun di antaranya masuk kategori reserve output (RO) khusus yang hanya dapat dicairkan setelah mendapat arahan langsung dari Presiden.
“Jadi ada blok anggaran Rp 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada presiden lewat ratas,” kata Dadan.
