BOGOR, Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 335 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Anggaran tersebut disiapkan guna memastikan program prioritas nasional itu berjalan optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mengikuti retret kabinet dan Taklimat Awal Tahun yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
“Tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Selain alokasi anggaran, Prasetyo menyampaikan arahan Presiden Prabowo kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar meningkatkan disiplin dan prosedur pelaksanaan program MBG. Presiden menilai masih ada sejumlah catatan yang perlu diperbaiki agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang.
“Beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan. Karena menurut catatan dari Kepala BGN, di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian. Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi,” kata Prasetyo.
Dalam Taklimat Awal Tahun, Presiden Prabowo juga mengklaim program MBG telah berjalan dengan tingkat keberhasilan mencapai 99,99 persen. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak boleh cepat puas dan harus menargetkan zero defect atau tanpa kesalahan dalam pelaksanaannya.
“Kita bersyukur bahwa kalau kita pelajari dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99 persen berhasil. Tentunya kita harapkan zero defect itu yang harus kita capai,” ujar Prabowo.
Prabowo mengakui program MBG masih memiliki kekurangan dan potensi penyimpangan. Namun, pemerintah terus melakukan langkah-langkah pengamanan dan intervensi untuk menyempurnakan pelaksanaan program tersebut.
Saat ini, jumlah penerima manfaat MBG disebut telah mencapai sekitar 55 juta orang sejak pertama kali dicanangkan pada 6 Januari 2025. Prabowo menilai capaian tersebut membanggakan, mengingat program serupa di negara lain tidak berkembang secepat dan sebesar di Indonesia.
Presiden menjelaskan, program MBG dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka kekurangan gizi di Tanah Air, di mana rata-rata satu dari lima anak Indonesia mengalami malanutrisi dan berisiko stunting.
Mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno, Prabowo menegaskan bahwa penanganan kelaparan tidak bisa ditunda. “Perut yang lapar tidak bisa menunggu. Pemimpin yang bertanggung jawab harus bekerja keras untuk menghilangkan kelaparan dan kemiskinan,” kata Prabowo.
