JAKARTA, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kembali menuai sorotan. Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya standar pelayanan dalam pelaksanaan program tersebut di sejumlah daerah, bahkan menyebut kualitasnya “asal-asalan”.
Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar menuturkan, pihaknya menemukan banyak ketidaksesuaian di lapangan saat melakukan peninjauan program MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai masih minim pengawasan dan belum memenuhi standar yang layak.
“Begitu banyak SPPG masih asal-asalan dan kurang pengawasan dari Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Muazzim dalam Rapat Kerja bersama BGN di Jakarta, Selasa (6/5).
Dalam kesempatan itu, Muazzim membeberkan temuan mengejutkan saat melakukan inspeksi mendadak. Salah satu menu MBG yang diterima siswa ditemukan mengandung ulat. Ia menyebut, kondisi tersebut dapat memicu trauma pada penerima manfaat, khususnya anak-anak.
“Bahkan kami menemukan ulat dalam menu MBG. Ini bisa membuat anak-anak trauma jika tidak segera dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kualitas buah yang disajikan dalam menu MBG. Salah satu contohnya adalah jeruk yang diberikan kepada siswa SMP, yang menurutnya sangat asam dan berukuran kecil.
“Anak SMP dikasih buah jeruk asal-asalan. Kecutnya minta ampun, kecil-kecil pula,” tambahnya.
Tak hanya itu, kualitas nasi yang terlalu keras dan tidak layak konsumsi juga ditemukan dalam sejumlah menu MBG.
Muazzim menegaskan pentingnya standar pembelian bahan pangan yang jelas dalam program MBG. Ia meminta BGN segera menetapkan pedoman yang ketat agar kualitas makanan dapat terjaga dan layak konsumsi di seluruh wilayah.
“BGN harus menetapkan standar yang jelas agar paket makan benar-benar bermutu, tidak asal jadi,” ujarnya.
Masalah lain yang disorot adalah lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan struktur organisasi di daerah. Banyak tim SPPG, menurut Muazzim, masih kebingungan dalam menangani masalah di lapangan karena belum adanya penanggung jawab di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Hari ini saya melihat kita seperti duduk di atas bom waktu. Realisasi program MBG tidak seperti yang diharapkan,” kata politisi dari Fraksi PKB itu.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa hingga 6 Mei 2025, program MBG telah menjangkau 3.506.941 penerima manfaat dari 19 kelompok sasaran.
“Jadi cakupannya sudah lengkap, termasuk anak PAUD, ibu hamil, ibu menyusui, balita, sekolah luar biasa (SLB) dan pondok pesantren,” jelas Dadan.
Ia menyebut sebanyak 87 SLB dan 108 pesantren telah menerima layanan MBG sejauh ini. Namun, BGN belum memberikan tanggapan rinci mengenai evaluasi kualitas layanan yang dipersoalkan DPR.
