JAKARTA, Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengungkap data terbaru terkait insiden keracunan massal yang diduga berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data dari sejumlah lembaga pemerintah, lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami gejala keracunan sejak program berjalan.
“Data dari Kemenkes mencatat ada 60 kasus dengan total 5.207 penderita hingga 16 September 2025. Sedangkan BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita, berdasarkan data 10 September,” kata Qodari saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Qodari, puncak insiden terjadi pada Agustus 2025 dengan sebaran kasus terbanyak di Provinsi Jawa Barat.
“Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025, dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat,” ujar Qodari.
Qodari menjelaskan, terdapat empat faktor utama yang menjadi indikator penyebab keracunan pada siswa penerima manfaat MBG. Di antaranya; Higienitas makanan yang rendah, Suhu makanan dan proses pengolahan yang tidak sesuai standar, Kontaminasi silang dari petugas penyaji, dan alergi yang dialami sebagian siswa terhadap jenis makanan tertentu
Dia menambahkan, insiden ini seharusnya dapat dicegah jika pelaksanaan program dilakukan dengan pengawasan ketat, khususnya pada pihak yang bertanggung jawab menyediakan makanan.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan sebagai langkah mitigasi.
“Singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes. Itu penting untuk mencegah kejadian serupa,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah untuk segera mengevaluasi total pelaksanaan program MBG agar tidak terus merugikan siswa.
“Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, agar pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senin.
Politikus PDI-P itu juga mengakui bahwa pelaksanaan MBG secara nasional bukan perkara mudah. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Memang tidak mudah melaksanakan program ini. Karena itu, harus ada evaluasi total dari seluruh pihak terkait,” tegas Puan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyatakan akan membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab keracunan massal yang terjadi berulang kali di berbagai daerah.
