Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara baru yang terletak di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara belum diketahui konsepnya seperti apa.
Ia mengatakan bisa saja kepala badan otorita itu akan seperti di Kota Batam, dimana pengisian jabatan itu dilakukan langsung oleh Presiden.
“Namanya Kepala Badan Otorita itu kan banyak contoh-contohnya. Sampai sekarang juga ada Badan Otorita Batam, itu misalnya. Makanya nanti kita lihat, konsepnya seperti apa (dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara),” kata Doli ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin.
Doli menambahkan, hingga saat ini Komisi II DPR RI belum melihat seperti apa konsep dalam draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sehingga belum bisa komentar banyak mengenai keinginan Presiden mencalonkan empat nama untuk mengisi posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara tersebut.
Lagipula, kata dia, Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) baru juga belum dibentuk. “Nama-nama itu kan bukan nama yang sudah diusulkan final untuk dibuat badan. Cuma kira-kira Pak Presiden mengatakan, empat itulah nanti yang akan jadi calon kalau nanti badan otorita itu dibentuk. Saya kira kita berikan apresiasi saja,” kata Doli.
Ia juga mengira, mungkin saja nama-nama yang dipilih Presiden itu dimasukkan sebagai kandidat karena sudah mulai dilibatkan paling tidak dalam pemikiran dan konsep dan bagaimana supaya ibu kota itu nanti betul-betul menjadi ibu kota yang baik.
Karena RUU IKN adalah inisiatif pemerintah, kata Doli, untuk lebih jelasnya, informasi mengenai Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara itu lebih diperjelas lagi setelah masa reses DPR RI berakhir. “Tunggu saja, drafnya katanya mau dikirim. Nanti kalau (drafnya) sudah dikirim, baru saya bisa komentar,” ujar Doli.
Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam sebuah acara diskusi dengan wartawan Istana pada Jumat siang 17 Januari di Jakarta, mengatakan masih mencari sosok yang tepat sebagai kepala badan otorita ibu kota. Menurut Jokowi, kepala badan otorita yang dipilih harus memiliki banyak keahlian. Seperti masalah keuangan, urban planning, tata kota, dan memiliki jaringan internasional.
Sampai saat ini, Presiden Jokowi telah mengantongi empat nama calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota, yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyono. (ant)
