JAKARTA, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah memasuki 100 hari kerja, salah satu yang menjadi sorotan adalah bidang pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyebut bila dalam sektor pendidikan ada beberapa hal yang disoroti dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Habib mengakui bila Presiden Prabowo memiliki concern yang cukup tinggi. dan tidak hanya sebatas masalah pendidikan saja tetapi setiap persoalan yang muncul ke permukaan, pasti Presiden Prabowo merespon dengan baik..
“Misalnya, saya lihat sejak awal Pak Prabowo sudah menyampaikan yang tambahan tunjangan 2 juta ini untuk Guru Honorer Itu yang pertama. Jadi itu kita sambut. Terus yang kedua, Pak Prabowo concern terhadap tunjangan guru dan sebagainya. Kita berharap yang 20% untuk pendidikan ini juga sampai kepada Prabowo karena walaupun bagaimana kalau kita ingin maju, bangsa ini ingin maju, pendidikan harus jadi fokus,” kata Habib kepada Wartawan, Selasa (21/01/2025).
Politisi Senior PKB tersebut menceritakan ada cerita khusus terkait pendidikan hal tersebut terjadi pada tahun 2000, dimana anggaran pendidikan pada kala itu termasuk yang rendah bila dibandingkan dengan negara Asean lain.
Untuk itu, ia dan tim kala itu melakukan studi banding ke Malaysia dan melalui berbagai mekanisme akhirnya diputuskanlah bila anggaran pendidikan naik menjadi 20%.
Untuk itu dengan sejarah yang panjang terkait anggaran pendidikan yang menjadi 20 %, ia berharap Presiden Prabowo memfokuskan Pendidikan menjadi hal yang utama.
“Itu pun melalui sebuah pembicaraan yang sangat alot dan mekanisme yang panjang dan tidak sebentar karena memang kala itu ekonomi belum pulih pasca orde baru, nah saya harap pak Prabowo juga harus memfokuskan utama sektor pendidikan untuk kedepan,” imbuhnya.
Namun dalam perjalanannya, Anggota DPR RI Dapil Jabar I tersebut menyayangkan bila ternyata ada semacam penyimpangan terkait anggaran pendidikan.
Menurutnya, anggaran Pendidikan sebesar 20% ini tidak hanya untuk kementerian pendidikan tapi juga hal lain yang bernada pendidikan.
Habib menuturkan bila anggaran Pendidikan ini tentu harus menjadi concern pemerintahan Prabowo ke depan supaya tidak ada lagi keluhan tentang guru honorer.
“Seperti sekolah-sekolah dinas yang ada di kementerian-kementerian. Itu ambilnya dari anggaran 20% itu dan yang anggaran 20% itu terbagi menjadi 22 Kementerian. Akhirnya yang untuk pendidikan sendiri kita hanya sekitar 3%. Inikan melangkah Mundur kalau menurut saya dan ini harus dikembalikan supaya kalau 20% kita tidak akan mendengar lagi karena ada banyak guru menjerit,” tuturnya.
“Tidak akan ada lagi juga tunggakan tukin dan kemudian kedepan keluhan mengenai penelitian dan sebagainya tidak akan ada lagi,” sambungnya.
Menutup pernyataannya, Habib meyakini bila kedepan Pemerintahan Prabowo bisa lebih fokus pada bidang pendidikan, permasalahan seperti sekolah-sekolah yang roboh dan sebagainya akan berkurang.
Ia menekankan bila permasalahan Pendidikan di suatu negara adalah salah satu investasi jangka panjang untuk negara karena bisa menghasilkan SDM berkualitas yang kelak akan menjadi aset bagi negara.
“Sektor pendidikan ini tentu sangat penting karena bila pemerintah bisa menempatkan pendidikan sebagai sektor prioritas dalam suatu negara maka negara tersebut juga akan maju dan masa depan negara lebih terjamin,” pungkasnya.
